Mahsa Amini Protest dan Pergerakan Perempuan yang Mengubah Dunia

Written by Angela Ranitta

27 Nov 2022

Kesetaraan gender adalah isu yang sudah lama diperjuangkan oleh perempuan dari berbagai belahan dunia. Bahkan, mereka berani turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa hingga berhari-hari lamanya demi menuntut terpenuhinya hak perempuan.

Baru-baru ini, pergerakan perempuan di Iran menjadi sorotan masyarakat global. Unjuk rasa tersebut dipicu oleh kematian Mahsa Amini (22) yang meninggal dunia setelah dianiaya oleh polisi Iran karena melanggar aturan wajib hijab. Sejak Revolusi Iran pada tahun 1979, pemerintah mewajibkan perempuan untuk mengenakan hijab. Namun, aturan ini dinilai sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan. Hingga kini, Demonstrasi Mahsa Amini masih berlangsung dengan tuntutan penghapusan aturan wajib hijab di Iran.

Demonstrasi Mahsa Amini menambah daftar panjang pergerakan perempuan yang melawan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Sebelumnya, sudah banyak unjuk rasa yang dilakukan demi mewujudkan kesetaraan gender. Berikut adalah 10 pergerakan perempuan dalam sejarah yang berhasil mengubah dunia:

Black Monday, Polandia (2016)

Polandia merupakan salah satu negara Eropa yang menerapkan larangan aborsi dengan sangat ketat. Bahkan perempuan yang mengalami keguguran akan diinvestigasi untuk mengonfirmasi apakah ia benar-benar keguguran atau melakukan aborsi. Siapa pun yang melakukan aborsi dapat dipenjara dan dijatuhi hukuman mati.

Pada bulan September 2016, Partai Razem menginisiasi demonstrasi penolakan terhadap larangan aborsi. Sebelumnya, masyarakat Polandia hanya melakukan protes di media sosial. Mereka berfoto mengenakan pakaian warna hitam dan mencantumkan tagar #czarnyprotest (“black protest”). Puncaknya adalah tanggal 3 Oktober 2016, ketika ribuan perempuan Polandia turun ke jalan untuk berunjuk rasa. Demonstrasi tersebut dijuluki “Black Monday” karena dilaksanakan tepat pada hari Senin.

“Black Monday” memang tidak berhasil menghapuskan larangan aborsi sepenuhnya. Namun, gerakan ini sukses meningkatkan kesadaran publik terhadap isu hak reproduksi perempuan. Saat ini, Polandia hanya melegalkan aborsi pada korban pemerkosaan, serta apabila nyawa dan kesehatan ibu terancam.

Ni Una Menos, Argentina (2015)

Pada tanggal 11 Mei 2015 di Argentina, seorang remaja perempuan bernama Chiara Paez (14) ditemukan tewas dan terkubur di rumah kekasihnya. Chiara mengalami kehamilan tidak direncanakan (KTD) dan ingin mempertahankan kandungannya. Namun, pacarnya tidak setuju dan menganiaya Chiara hingga meninggal dunia. Kematian Chiara sontak menyulut kemarahan publik. Pada tanggal 3 Juni 2015, terjadi demonstrasi besar-besaran yang dijuluki “Ni Una Menos” di Istana Kongres Nasional Argentina.

Istilah “Ni Una Menos” terinspirasi dari sebuah frasa yang pernah diungkapkan oleh aktivis sekaligus penyair asal Meksiko, mendiang Susana Chávez: “ni una muerta más” (“tak ada lagi (perempuan) yang tewas”). Sebelum kematian Chiara Paez, unjuk rasa bertajuk “Ni Una Menos” sudah pernah diadakan pada tanggal 26 Maret 2015 sebagai protes atas pembunuhan Daiana Garcia. Namun, saat itu protes dilakukan dalam bentuk pementasan seni. Hingga kini, “Ni Una Menos” menjadi agenda demonstrasi tahunan yang diadakan setiap tanggal 3 Juni. Sejumlah pencapaian “Ni Una Menos”, yaitu legalisasi aborsi di pada tahun 2020, serta dibuatnya pusat data dan informasi femisida di Argentina.

Gerakan “Ni Una Menos” juga berhasil menyulut gerakan-gerakan serupa di negara Amerika Latin lainnya. Negara-negara Amerika Latin sudah cukup lama bergelut dengan isu femisida (pembunuhan perempuan). Berdasarkan data dari ECLAC, setidaknya 4 ribu perempuan di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia menjadi korban femisida sepanjang tahun 2020.

Munnar Plantation Strike, India (2015)

Di India, buruh perempuan biasa diupah sangat rendah. Bahkan, buruh yang bekerja di perkebunan hanya mendapat bayaran 234 rupee alias 44 ribu rupiah per 12 jam kerja. Pada tahun 2015, perusahaan teh KDHPL asal Munnar, Kerala, India melakukan pemotongan bonus yang diterima buruh dengan alasan menurunnya profit serta harga teh di pasaran.

Pada tanggal 6 September 2015, sebanyak 5 ribu buruh perkebunan teh di Munnar yang mayoritas adalah perempuan memulai unjuk rasa kepada pihak KDHPL. Tak hanya memprotes pemotongan bonus, mereka juga menuntut agar upahnya dinaikkan menjadi 500 rupee alias 95 ribu rupiah. Menariknya, para demonstran Munnar Plantation Strike melarang keterlibatan laki-laki sebagai koordinator unjuk rasa.

Munnar Plantation Strike berlangsung selama 9 hari hingga akhirnya mendapat respons dari pemerintah. Didampingi oleh serikat buruh perempuan, Pembilai Orumai, mereka bertemu dengan Ketua Menteri Kerala, Oommen Chandy dan Menteri Ketenagakerjaan, Shibu Baby John. Pada tanggal 13 September 2015, tuntutan demonstran Munnar Plantation Strike pun dikabulkan.

Women to Drive Movement, Arab Saudi (2011)

Hingga tahun 2018, Arab Saudi merupakan satu-satunya negara yang melarang perempuan untuk mengemudi. Larangan ini berlaku sejak tahun 1957 dan sudah lama menuai protes. Pada tanggal 6 November 1990, 47 perempuan di Riyadh melakukan unjuk rasa untuk pertama kalinya dengan mengemudikan mobil secara bersamaan. Mereka dipenjara selama satu hari, dan paspor mereka disita oleh pemerintah.

Protes terhadap larangan mengemudi kembali hidup pada tahun 2011, tepatnya ketika gelombang revolusi “Arab Spring” melanda negara-negara Timur Tengah. Sekelompok perempuan memulai kampanye di Facebook yang bertajuk “Women2Drive” dengan jargon andalan “ajari aku mengemudi agar aku bisa melindungi diriku sendiri”. Protes yang dilakukan para perempuan Arab Saudi memang tergolong unik, karena tidak melibatkan aksi demonstrasi sama sekali. Mereka memprotes dengan cara menyetir, bahkan merekam dan menyebarkan video ketika mereka mengemudi di media sosial. Itulah sebabnya “Women to Drive Movement” sering dijuluki pula sebagai gerakan “defiantly driving”.

Gerakan ini diprakarsai oleh sejumlah aktivis kesetaraan gender Arab Saudi, seperti Manal al-Sharif dan Loujain al-Hathloul. “Women to Drive Movement” juga mendapatkan dukungan dari kalangan selebriti, seperti aktris Timur Tengah, Wajnat Rahbini dan rapper Britania Raya, M.I.A. Akhirnya, pada tanggal 26 September 2017, Raja Salman menyatakan akan mempertimbangkan penghapusan larangan mengemudi bagi perempuan. Penghapusan larangan tersebut mulai berlaku secara efektif hampir satu tahun setelahnya, yaitu pada tanggal 24 Juni 2018.

Women of Liberia Mass Action for Peace, Liberia (2003)

Liberia memiliki sejarah perang sipil yang sangat panjang. Perang tersebut disebabkan oleh konflik antaretnis, kesenjangan ekonomi, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang politik. Perang Sipil I terjadi pada tahun 1989-1997, dan disusul oleh Perang Sipil II yang dimulai pada tahun 1999. Selama peperangan berlangsung, perempuan adalah kelompok yang paling berisiko serta dirugikan. Mereka harus mencari makanan dan air bersih di tengah situasi ekonomi dan politik yang tidak stabil. Selain itu, mereka semakin rentan mengalami pemerkosaan dan pembunuhan.

Pada tahun 2003, aktivis Leymah Gbowee memimpin sekelompok perempuan yang memiliki visi mewujudkan perdamaian di Liberia. Mereka mengampanyekan gerakan anti-kekerasan yang dijuluki “Women of Liberia Mass Action for Peace”. Tak tanggung-tanggung, mereka membuntuti Presiden Charles Taylor saat menghadiri diskusi perdamaian di Ghana untuk menuntut ketegasan sang pemimpin negara dalam menyikapi perang. Sebanyak 200 aktivis perempuan Liberia mengepung para negosiator dalam suatu ruangan. Tidak ada satu pun yang boleh keluar sebelum ada perjanjian damai.

Gerakan ini sukses mengakhiri Perang Sipil II yang telah berlangsung selama 14 tahun. Selain itu, mereka berhasil memenangkan Ellen Johnson Sirleaf pada tahun 2006, menjadikannya sebagai presiden perempuan pertama di Liberia sekaligus Afrika. Di bawah kepemimpinan Sirleaf, pemerkosaan sebagai “senjata perang” dapat dijatuhi vonis penjara seumur hidup. Ia juga berhasil mendobrak glass ceiling sehingga makin banyak perempuan yang terlibat di kancah perpolitikan Liberia.

Women’s Day Off, Islandia (1975)

Hingga tahun 1975, pekerja perempuan di Islandia mendapatkan upah 60% lebih sedikit daripada laki-laki. Di tahun yang sama, PBB mendeklarasikan tahun 1975 sebagai “Tahun Perempuan Internasional” dan meresmikan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional. Kolektif feminis dari berbagai negara berencana akan melakukan unjuk rasa menuntut kesetaraan gender, tak terkecuali Islandia.

Pada tanggal 24 Oktober 1975, para perempuan Islandia beramai-ramai mogok kerja sekaligus melakukan pekerjaan rumah tangga. Sekitar 25 ribu dari total 220 ribu penduduk Islandia turun ke jalan dan berunjuk rasa di ibukota Islandia, Reykjavik. Orasi demi orasi disampaikan oleh aktivis, buruh perempuan, ibu rumah tangga, hingga anggota parlemen. Diperkirakan 90% perempuan di Islandia, termasuk yang tinggal di pedesaan, mengikuti aksi mogok kerja yang dijuluki “Day Off” tersebut.

Aksi “Day Off” membuahkan hasil, yaitu aturan mengenai kesetaraan upah yang disahkan oleh parlemen Islandia setahun setelahnya. Selain itu, aksi “Day Off” juga berhasil mendorong terpilihnya Vigdís Finnbogadóttir sebagai presiden perempuan pertama di Islandia pada tahun 1980. Kini, Islandia telah berhasil menutup kesenjangan gender di negaranya hingga 90%. Pada tahun 2022, World Economic Forum menobatkan Islandia sebagai negara paling inklusif dan setara.

Women’s Suffrage, Amerika Serikat (1913)

Selama berabad-abad, perempuan di Eropa dan Amerika Serikat tidak memiliki hak pilih dalam pemilu. Diskriminasi gender ini pun memicu lahirnya “Women’s Suffrage”, yaitu aksi menuntut hak pilih perempuan dalam pemilu pada abad ke-18. “Women’s Suffrage” di Amerika Serikat mencapai puncaknya pada tahun 1913.

Pada tanggal 3 Maret 1913, parade suffrage dilakukan untuk pertama kalinya di Washington D.C. yang menjadi pusat pemerintahan AS. Parade tersebut sengaja digelar satu hari sebelum inagurasi presiden AS ke-28, Woodrow Wilson. “Women’s Suffrage” diikuti oleh 5-10 ribu demonstran, dan disaksikan oleh lebih dari 250 ribu orang. Sempat terjadi kekacauan dikarenakan para penonton yang mayoritas laki-laki melakukan penyerangan terhadap demonstran. Namun, parade “Women’s Suffrage” berhasil mendorong diberikannya hak pilih bagi perempuan di AS pada tahun 1920.

Matchgirls’ Strike, Inggris (1888)

Di akhir abad ke-19, korek api dibuat dari fosfor putih untuk bagian pemantiknya. Namun, fosfor putih ternyata berdampak buruk pada kesehatan buruh pabrik korek api yang saat itu didominasi oleh remaja perempuan. Mereka mengalami penyakit phossy jaw yang ditandai dengan pembengkakan rahang serta sakit gigi. Meskipun phossy jaw dapat ditangani dengan operasi, tetapi mayoritas penderitanya saat itu berasal dari kalangan miskin. Angka kematian diperkirakan mencapai 20% dari total kasus phossy jaw.

Pada tahun 1840an, ditemukan fosfor merah yang lebih mudah terbakar serta tidak beracun. Fosfor merah dapat digunakan sebagai bidang gesek korek api, sehingga penggunaan fosfor putih tidak diperlukan lagi. Namun, perusahaan korek api asal London, Bryant & May tetap menggunakan fosfor putih demi memaksimalkan profit. Buruh yang mengalami phossy jaw akan diminta untuk mencabut giginya yang rusak atau dipecat dari pabrik.

Pengabaian terhadap penyakit phossy jaw tersebut hanyalah satu dari sekian banyak diskriminasi yang dialami oleh buruh perempuan di pabrik korek api. Selama ini, mereka harus bekerja 14 jam per hari dengan upah rendah serta lingkungan pabrik yang tidak higienis. Mereka mulai merencanakan aksi unjuk rasa dan bekerja sama dengan aktivis Sarah Besant yang merilis artikel mengenai perbudakan buruh pabrik korek api pada tanggal 23 Juni 1888.

“Enola Holmes 2” (2022) mengangkat kisah mengenai *Matchgirls Strike* dan menampilkan karakter Sarah Chapman.

Pada tanggal 5 Juli 1888, sebanyak 1.400 buruh perempuan mogok kerja, dan sehari setelahnya, pabrik berhenti beroperasi sepenuhnya. Aksi mogok kerja yang dijuluki “Matchgirls’ Strike” tersebut segera mendapat perhatian publik dan pemerintah. Bryant & May menghentikan penggunaan fosfor putih pada tahun 1901, dan tujuh tahun setelahnya, Dewan Rakyat mengesahkan aturan yang melarang penggunaan fosfor putih pada korek api. Kisah “Matchgirls’ Strike” diangkat dalam film “Enola Holmes 2” (2022) dan menampilkan salah satu pemrakarsanya, Sarah Chapman.

Itulah beberapa pergerakan perempuan yang berhasil membawa perubahan besar dalam sejarah perjuangan kesetaraan gender. Dari situ, kita bisa belajar bahwa hasil dari perlawanan terhadap patriarki memang tidak selalu instan. Seringkali mereka harus menunggu bertahun-tahun lamanya hingga tuntutan mereka didengar dan dikabulkan. Bahkan, tidak sedikit yang harus mempertaruhkan nyawanya sendiri.

Namun, perlu diingat bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Mungkin kamu tidak akan menikmati hasil perjuanganmu saat ini. Namun, kamu berhasil menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi selanjutnya. Jadi, tetap semangat memperjuangkan kesetaraan gender, ya, girls! Ingat, kamu nggak sendirian, kok! Selamat merayakan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, girls!

Kalau kamu butuh wadah untuk ngobrol seputar kesetaraan gender dan women empowerment, yuk gabung dengan Girls Beyond Circle! Klik di sini untuk join, ya!