[TERBARU] PBB Sebut Daftar Boikot Perusahaan yang Terlibat Genosida Israel
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali merilis laporan yang menyebutkan keterlibatan sejumlah perusahaan besar dalam mendukung genosida Israel di Gaza.
Laporan ini disusun oleh Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, dan menyebut 48 perusahaan dari berbagai sektor, mulai dari teknologi, pertahanan, hingga keuangan, yang disebut terlibat dalam mendukung pendudukan ilegal dan kekerasan sistematis terhadap warga Palestina.
Dilansir dari Al Jazeera dan berbagai sumber tepercaya lainnya, laporan ini menyoroti bagaimana konflik bisa menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan bagi korporasi global.
Penasaran ada perusahaan mana saja? Simak informasinya di bawah ini, ya!
Baca juga: [DIPERBARUI] Catat! Ini Produk dalam Daftar Boikot Israel Versi BDS
Perusahaan Teknologi dan Senjata yang Disebut
Dalam laporan yang dipresentasikan pada 3 Juli 2025 di Jenewa, Albanese, menyebut beberapa perusahaan teknologi dan industri militer yang dianggap memberi dukungan langsung ke Israel, antara lain:
- Microsoft, Google, Amazon
Memberikan akses ke teknologi cloud dan kecerdasan buatan (AI) yang memperkuat sistem pengawasan dan kontrol terhadap warga Palestina. - IBM
Mengelola database biometrik warga Palestina yang digunakan oleh otoritas Israel. - Palantir Technologies
Diduga memberi teknologi AI untuk membantu Israel dalam memilih target serangan selama perang. - Lockheed Martin
Memimpin program pengadaan jet tempur F-35 yang digunakan dalam serangan ke Gaza. - Leonardo S.p.A dan FANUC Corporation
Perusahaan dari Italia dan Jepang ini menyediakan alat produksi untuk senjata.
Perusahaan Alat Berat, Transportasi, dan Pariwisata
Beberapa perusahaan disebut terlibat lewat penyediaan alat berat yang digunakan untuk menghancurkan rumah warga Palestina atau membangun permukiman ilegal:
- Caterpillar, Volvo, HD Hyundai
Alat berat dari perusahaan ini disebut digunakan untuk menghancurkan rumah dan membangun pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki. - Booking.com dan Airbnb
Masih mencantumkan properti yang berada di permukiman ilegal di Tepi Barat. Meski Airbnb pernah sempat menghapus daftar tersebut pada 2018 dan kini kembali mengizinkan dengan alasan donasi ke kegiatan kemanusiaan, yang disebut laporan sebagai “humanitarian-washing”.
Sektor Energi, Pertanian, dan Air
Selain perusahaan teknologi dan militer, ada juga perusahaan dari sektor lain yang disebut mendapat untung dari konflik:
- Drummond Company (AS) dan Glencore (Swiss)
Pemasok batu bara untuk listrik di Israel. - Chinese Bright Dairy & Food (Cina)
Pemilik mayoritas Tnuva, perusahaan makanan terbesar di Israel, yang disebut mendapat lahan dari wilayah Palestina yang direbut. - Netafim (Meksiko)
Penyedia sistem irigasi yang dipakai di wilayah pendudukan.
Albanese menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini tak lagi hanya “terlibat” dalam pendudukan Israel, melainkan telah menjadi bagian dari ekonomi genosida.
“Genosida ini terus terjadi karena menguntungkan banyak pihak,” ujar Albanese.
Ia menyebut Israel sebagai ladang uji coba ideal bagi industri senjata dan teknologi, dengan permintaan tinggi, pengawasan minim, dan tanpa akuntabilitas.
Siapa Investor Utama di Balik Perusahaan-perusahaan Ini?
Laporan juga menyoroti peran investor besar yang menopang perusahaan-perusahaan tersebut:
- BlackRock (investor utama di Palantir, Microsoft, Amazon, IBM, Lockheed Martin)
- Vanguard (investor utama di Caterpillar, Chevron, Elbit Systems)
Kedua firma investasi asal AS ini disebut mengambil untung besar dari konflik berkepanjangan, termasuk lonjakan nilai di Bursa Saham Tel Aviv sebesar 179% sejak Oktober 2023.
Baca juga: Dukung Palestina Merdeka, 10 Deretan Artis Tanah Air dan Mancanegara Ini Buka Suara!
Apakah Perusahaan Bisa Dihukum?
Menurut laporan tersebut, perusahaan swasta tetap punya tanggung jawab hukum atas keterlibatan dalam pelanggaran HAM.
Negara memang punya peran utama, tapi perusahaan tetap harus memastikan mereka enggak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum internasional.
Bahkan, pimpinan perusahaan bisa dikenai tuntutan pidana internasional bila terbukti mendukung kejahatan seperti genosida.
Seruan PBB: Hentikan Dukungan, Berikan Sanksi
Laporan Albanese menegaskan bahwa perusahaan swasta harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan langsung maupun melalui kemitraan bisnis mereka.
Negara-negara harus memastikan perusahaan mematuhi hukum hak asasi manusia dan mencegah keterlibatan dalam pelanggaran. Jika enggak, pelaku dan eksekutif perusahaan bisa menghadapi tanggung jawab pidana di pengadilan internasional.
Berdasarkan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2024 yang menyatakan pendudukan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur ilegal dan harus segera dihentikan, PBB meminta semua pihak untuk menghentikan bantuan ekonomi dan perdagangan yang mendukung pendudukan ini.
Albanese memperingatkan, “Setiap hubungan bisnis yang mendukung pendudukan dapat dianggap sebagai bagian dari kejahatan internasional.”
Maka dari itu, Albanese menyerukan agar:
- Perusahaan menarik diri dari proyek yang mendukung pendudukan Israel.
- Negara-negara memberikan sanksi ekonomi dan embargo senjata terhadap Israel.
- Pengadilan internasional memeriksa dan bila perlu mengadili pimpinan perusahaan yang terlibat.
Francesca Albanese menyebut bahwa genosida di Gaza terus terjadi karena menjadi bisnis yang menguntungkan banyak pihak.
“Ini bukan hanya soal perang, ini soal uang,” katanya.
“Perusahaan-perusahaan besar harus bertanggung jawab atas apa yang mereka dukung.”
Gabung discord Girls Beyond Circle untuk dapatkan informasi ter-up-to-date lainnya!
Cover: Pexels